Tol Jambi-Palembang Jadi Prioritas, Gubernur Al Haris Dorong Percepatan Pembangunan

JAMBI – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa pembangunan Jalan Tol Jambi-Palembang memiliki peran strategis sebagai urat nadi perekonomian Provinsi Jambi.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang meninjau proyek pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat dan Jambi-Palembang, bertempat di Kantor Gerbang Tol Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, Senin siang.

“Jalan Tol Jambi-Palembang merupakan urat nadi perekonomian kami. Posisi geografis Jambi yang berada di tengah Pulau Sumatera sangat potensial dalam mendukung kelancaran logistik regional. Untuk itu, percepatan pembangunan tol ini sangat kami harapkan,” ujar Gubernur Al Haris.

Ia menambahkan, meski terdapat sejumlah kendala teknis dan administratif, pihaknya tetap optimistis bahwa proyek ini akan segera terealisasi.

Kehadiran jalan tol dinilai krusial untuk meningkatkan konektivitas, terutama dengan Sumatera Selatan sebagai wilayah mitra strategis Jambi dalam sektor pangan.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris juga menyoroti pentingnya pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat yang tidak kalah vital bagi pergerakan logistik, khususnya dari Provinsi Riau ke Jambi.

Menurutnya, tingginya volume angkutan hasil perkebunan kelapa sawit dari Rengat menjadi tantangan tersendiri dalam kelancaran arus barang.

“Kepadatan jalur logistik dari Rengat perlu diatasi dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Kami mengusulkan pembangunan Jembatan Batanghari 3 sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas jembatan yang ada saat ini,” jelas Al Haris.

Ia menyebutkan bahwa hasil survei lokasi menunjukkan proyek tersebut layak untuk dilanjutkan. Selain mendukung kelancaran transportasi, jembatan baru ini juga diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan konektivitas digital di wilayah sekitarnya.

Gubernur juga menekankan bahwa ketergantungan Provinsi Jambi terhadap pasokan bahan pokok dari Sumatera Selatan, terutama beras, semakin menguatkan urgensi pembangunan jalan tol.

Rendahnya produktivitas pertanian di Jambi akibat minimnya lahan persawahan diperparah dengan kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai.

“Waktu tempuh perjalanan dari Jambi ke Palembang bisa mencapai 10 hingga 12 jam, bahkan lebih bila terjadi kemacetan.

Ini berdampak langsung pada biaya logistik dan harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif. Dengan infrastruktur yang baik, distribusi barang akan lancar dan harga otomatis turun, sesuai prinsip ekonomi,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyampaikan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan infrastruktur.

Ia mengapresiasi usulan daerah yang dinilai lebih kontekstual dan mampu mengatasi permasalahan mendesak secara efektif.

“Fokus pada prioritas pembangunan di area yang telah teridentifikasi sebagai titik kemacetan utama akan mempercepat penyelesaian masalah dan mengurangi kebutuhan anggaran serta waktu secara signifikan,” ujarnya.

Rouw menambahkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja ini untuk disampaikan dalam forum pembahasan anggaran nasional dan menyusun langkah konkret dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Jambi. (one)