Gubernur Jambi Ajak Kepala Desa Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. mengajak seluruh kepala desa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Jambi untuk berperan aktif dalam menyukseskan program pembangunan nasional, khususnya Asta Cita, yang menjadi agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD APDESI Provinsi Jambi tahun 2025 yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (24/4).

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah pusat demi tercapainya program strategis nasional, seperti penyediaan makanan bergizi, ketahanan pangan, penurunan angka kemiskinan dan stunting, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan desa.

“Kita saat ini telah memasuki masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Pemerintah pusat tengah berupaya menata masa depan Indonesia. Kita harus semangat menyukseskan program Asta Cita,” ujar Al Haris.

Gubernur juga menyinggung pentingnya penataan koperasi desa. Ia menyarankan agar koperasi desa berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pengelolaannya lebih terstruktur dan terjaga asetnya.

“Saya sudah sampaikan kepada Menteri Desa, koperasi desa sebaiknya menjadi anak usaha BUMDes. Kalau tidak ditata sejak dini, asetnya bisa kacau. Pemerintah desa bersama masyarakat bisa mengelola koperasi ini untuk meningkatkan ekonomi desa,” jelasnya.

Dalam Musda kali ini, turut digelar pemilihan ketua baru APDESI Jambi. Gubernur berpesan agar seluruh peserta memilih secara bijak dan menghindari perpecahan.

“Pilihlah pemimpin yang bisa membawa kemajuan bagi APDESI ke depan. Jangan sampai kita terkotak-kotak. Kepala desa adalah contoh di daerah masing-masing, saya yakin semua terbaik,” katanya.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan para kepala desa agar berhati-hati dalam mengelola dana desa, terutama terkait prosedur dan pelaporan pertanggungjawaban (SPJ).

Ia menyambut baik pencairan dana desa setiap bulan, namun menegaskan bahwa ada prosedur yang harus dipenuhi karena dana tersebut berasal dari pemerintah pusat.

“SPJ harus lengkap, ada tahapan yang harus dilewati. Ini tantangan kita semua,” ucapnya.

Ia juga menyoroti masih adanya 79 desa di Provinsi Jambi yang belum mencairkan dana BKBK tahap pertama karena belum terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan belum adanya struktur APDESI di desa tersebut.

Menutup sambutannya, Al Haris berencana mengundang bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi bersama seluruh anggota APDESI untuk membahas lebih lanjut terkait koperasi desa, sekolah rakyat, dan program makanan bergizi bagi anak sekolah.

“Kedepan APDESI harus punya pendamping hukum agar tidak salah dalam bertindak. Kalau ada masalah, ada yang mendampingi,” pungkasnya. (one)