Gubernur Al Haris Tegaskan Komitmen Pemprov Jambi Kejar PI 10 Persen dari Migas

JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengupayakan Participating Interest (PI) 10 persen dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) di wilayahnya. Ia menekankan bahwa proses tersebut harus ditempuh sesuai prosedur agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Pemprov Jambi tentu sangat serius mendapatkan PI 10 persen ini, karena itu merupakan hak daerah atas sumber migas di wilayah kami dan sangat penting bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Al Haris, Jumat (25/4/2025).

Meski serius, Al Haris mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa gegabah dalam melangkah. Menurutnya, segala proses harus dilakukan sesuai aturan agar tidak terjadi pelanggaran.

Gubernur yang dilantik pada Juli 2021 ini mengungkapkan bahwa sejak awal kepemimpinannya, ia langsung mempelajari mekanisme PI 10 persen.

Pada 2022, ia bahkan sempat melakukan pertemuan dengan pejabat dan BUMD Jawa Barat untuk belajar dari pengalaman mereka dalam mengurus PI migas.

“Alhamdulillah, kita mendapatkan arahan yang akhirnya bisa dijalankan. Jadi kalau dibilang lambat, saya rasa belum. Banyak daerah lain juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” katanya.

Saat ini, Pemprov Jambi tengah menunggu persetujuan dari kantor pusat PetroChina di Tiongkok, setelah perusahaan migas tersebut menyatakan kesediaan memberikan penawaran PI kepada Jambi sejak Maret 2023.

Al Haris menyebutkan, baik Kementerian ESDM maupun SKK Migas sudah menyurati PetroChina untuk menindaklanjuti proses tersebut.

“Posisinya sekarang kita tinggal menunggu, tapi tetap kita kawal agar berjalan lancar,” tambahnya.

Menanggapi kritik DPR RI terkait dugaan kelambanan Pemprov Jambi dalam mengurus PI, Al Haris menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Ia menyebut kolaborasi dengan legislatif, baik di tingkat provinsi maupun pusat, menjadi kunci penting untuk mempercepat proses.

Ia juga menyampaikan bahwa pada 29 April 2025 mendatang, Presiden PetroChina dijadwalkan berkunjung ke Jambi. Kunjungan tersebut diyakini sebagai momentum penting untuk membahas kelanjutan proses PI 10 persen.

“Kami juga sudah mengundang para pihak legislatif, termasuk yang duduk di DPR RI dari dapil Jambi, agar mereka juga tahu sejauh mana proses ini berjalan,” ucapnya.

Menurut Al Haris, proses yang berlangsung selama dua tahun lebih ini masih tergolong wajar jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Barat dan Riau yang juga membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan PI.

“Yang pasti saya tidak main-main. Saya serius agar PAD Jambi bisa meningkat, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Al Haris pun optimistis bahwa pada tahun 2025 ini, Jambi akan berhasil mendapatkan haknya atas PI 10 persen tersebut, selaras dengan visi misinya dalam membangun provinsi Jambi. (one)