Jaksa Agung Pastikan Pertamax Saat Ini Sesuai Standar Pemerintah

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bahwa Pertamax yang beredar saat ini telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini PT Pertamina dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM.

Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Kamis (6/3/2025), usai pertemuan dengan petinggi PT Pertamina. Pertemuan tersebut digelar setelah kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 mencuat ke publik.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan masyarakat adalah dugaan pengoplosan Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92). Jaksa Agung menegaskan bahwa kasus ini terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2023.

“Pembelian RON 90 dengan harga RON 92 serta pengoplosannya di kilang minyak milik anak pengusaha Riza Chalid diduga terjadi dalam periode tersebut,” jelas Burhanuddin.

Ia juga menegaskan bahwa produk Pertamina yang beredar sejak tahun 2024 tidak terkait dengan kasus ini. “Mulai 2024 ke sini itu tidak ada kaitannya dengan periode kasus. Artinya, kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan Pertamina,” tegasnya.

Jaksa Agung juga menjelaskan bahwa bahan bakar minyak merupakan komoditas yang cepat habis digunakan. Suplai BBM biasanya hanya bertahan selama 21-23 hari sebelum stok baru masuk.

“Dengan rentang waktu tersebut, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 sudah tidak ada lagi stoknya pada tahun 2024,” ujar Burhanuddin.

Kejaksaan Agung kembali menegaskan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat saat ini telah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pertamina. Fakta hukum yang ditemukan penyidik menunjukkan bahwa kasus dugaan pengoplosan hanya terjadi dalam periode 2018-2023.

Burhanuddin mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi simpang siur terkait kasus ini.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Dengan penegasan ini, diharapkan masyarakat tetap percaya terhadap kualitas BBM yang beredar saat ini serta mendukung upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung. (one)