Indonesia Jajaki Lima Kesepakatan Dagang dengan AS, Respons Tarif Trump

JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah menjajaki lima kesepakatan strategis dengan Amerika Serikat sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, langkah ini diambil untuk meredam dampak kebijakan perdagangan AS yang memberlakukan bea masuk hingga 32 persen terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara virtual pada Kamis (24/4), Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai proses komunikasi dan negosiasi dengan pihak AS.

“Pemerintah telah menjajaki proses, menjalankan komunikasi, dan proses negosiasi dengan pemerintah AS dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia,” kata Sri Mulyani.

Berikut lima kesepakatan utama yang tengah dibahas:

1. Penyesuaian Tarif Impor Produk AS
   Indonesia akan menyesuaikan tarif bea masuk secara selektif untuk sejumlah produk dari AS.

2. Peningkatan Impor Komoditas Tertentu
   Pemerintah sepakat untuk meningkatkan impor dari AS, khususnya untuk komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti minyak dan gas bumi (migas), mesin serta peralatan teknologi, hingga produk pertanian.

3. Reformasi Perpajakan dan Kepabeanan
   Indonesia akan melakukan reformasi kebijakan perpajakan dan sistem kepabeanan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.

4. Penyesuaian Langkah Non Tarif
   Pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kebijakan non-tarif, termasuk kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi, serta aturan teknis lintas kementerian dan lembaga.

5. Penanggulangan Banjir Impor melalui Trade Remedies
   Indonesia akan menerapkan kebijakan pengendalian banjir impor melalui mekanisme trade remedies yang responsif dan cepat.

Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, kestabilan makro, dan keberlanjutan fiskal.

Tak hanya fokus pada negosiasi dengan AS, pemerintah juga aktif membuka pasar ekspor baru. Kawasan ASEAN Plus Three (China, Jepang, Korea Selatan), blok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan), serta negara-negara Eropa menjadi target ekspansi pasar produk unggulan nasional. (one)