Pemprov Jambi Tanggapi Pandangan Umum DPRD dalam Rapat Paripurna LKPJ 2024

JAMBI – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., secara resmi menyampaikan tanggapan dan penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2024.

Penyampaian jawaban ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (14/04/2025) pagi.

Rapat Paripurna turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, serta pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jambi juga turut menyampaikan sambutan lanjutan serta jawaban pemerintah.

Mengawali tanggapannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan saran, masukan, serta dukungan terhadap kinerja dan program Pemerintah Provinsi Jambi.

Menanggapi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Gubernur menjelaskan bahwa realisasi anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2024 secara keuangan mencapai 97,85 persen dan secara fisik sebesar 98,29 persen, yang tergolong kategori sangat tinggi.

Ketidakterserapan anggaran sebesar 56 persen berasal dari belanja gaji dan honorarium PPPK yang mengalami keterlambatan pengangkatan hingga pertengahan Triwulan III Tahun 2024.

Terkait tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Gubernur menyampaikan bahwa hingga Semester II Tahun 2024, capaian tindak lanjut Pemerintah Provinsi Jambi telah mencapai 77,96 persen, melampaui capaian rata-rata nasional sebesar 75 persen.

Mengenai pengelolaan parkir Bandara Sultan Thaha, Gubernur menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT Angkasa Pura II saat ini masih dalam tahap addendum.

Pembentukan tim evaluasi bersama sedang dilakukan guna menetapkan kontribusi tetap serta skema bagi hasil yang lebih proporsional.

Dalam hal pemungutan Pajak Air Permukaan, saat ini tengah disusun Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mekanisme pemungutan, termasuk kewajiban pemasangan alat ukur dan sanksi bagi yang tidak mematuhi. Kepala BPKPD juga diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran pajak berdasarkan data yang dimiliki apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan.

Menanggapi pertanyaan terkait utang RSUD Raden Mattaher, Gubernur mengungkapkan bahwa anggaran pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) tahun 2024 banyak digunakan untuk melunasi utang tahun sebelumnya.

Meski demikian, hal ini tidak mengganggu operasional rumah sakit secara keseluruhan karena telah dilakukan mitigasi risiko secara menyeluruh.

Terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024, Gubernur menjelaskan bahwa kontraksi sebesar 0,87 persen pada sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi besar dalam struktur ekonomi daerah menjadi salah satu penyebab utama. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan harga batubara dan kuota produksi sejak pertengahan 2023.

Dalam menjawab pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Gubernur menyampaikan bahwa meskipun terjadi peningkatan angka kemiskinan pada September 2024, namun capaian pada Maret 2024 sebesar 7,1 persen merupakan yang terendah dalam sejarah Provinsi Jambi. Program unggulan DUMISAKE disebut memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

Terkait pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara bertahap. Sebanyak 3.093 guru telah diangkat, dan untuk formasi tahun 2024, akan diangkat lagi sebanyak 1.306 guru pada tahun 2025.

Menjawab pertanyaan mengenai capaian jalan mantap, Gubernur menjelaskan bahwa perubahan status jalan provinsi pada tahun 2023 yang bertambah sepanjang 151,303 kilometer menyebabkan angka capaian jalan mantap belum memenuhi target karena banyak ruas jalan baru yang dalam kondisi rusak berat.

Sebagai penutup, Gubernur Al Haris kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Jambi. (one)