Gubernur Jambi Alokasikan Rp25 Miliar untuk Pembebasan Lahan di Sekitar Pintu Air Sungai Asam

JAMBI – Dalam upaya menanggulangi permasalahan banjir yang kerap melanda Kota Jambi, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung pembebasan lahan di sekitar Pintu Air Sungai Asam.

Pemerintah Provinsi akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar sebagai bentuk dukungan konkret terhadap penyelesaian persoalan banjir di wilayah tersebut.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Al Haris saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke lokasi Stasiun Pompa Air Sungai Asam, Kota Jambi, Senin pagi (14/04). Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau secara langsung infrastruktur pengendalian banjir yang ada dan mengevaluasi hambatan dalam penanganannya.

“Kami dari Pemerintah Provinsi Jambi siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengatasi permasalahan banjir ini. Salah satu langkah konkret yang kami ambil adalah mengalokasikan dana sekitar Rp25 miliar untuk pembebasan lahan di sekitar pintu air Sungai Asam,” ujar Al Haris.

Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Ir. Ridwan Bae tiba di Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada pukul 10.40 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir sejumlah anggota DPR RI lintas daerah pemilihan, termasuk Edi Purwanto, Adian Napitupulu, H. Bakrie, Musa Rajekshah, dan lainnya.

Kunjungan ini juga didampingi oleh pejabat tinggi daerah seperti Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, serta Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Farid.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menindaklanjuti sejumlah kendala yang menyebabkan banjir di Kota Jambi belum tertangani secara tuntas, termasuk persoalan lahan dan kolam retensi.

“Ternyata, salah satu hambatan utama adalah masalah ganti rugi lahan yang belum terselesaikan sejak lama. Selain itu, kolam retensi juga belum tersedia secara optimal,” ujar Ridwan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. A. Bakri, H.M., S.E., turut menekankan pentingnya percepatan penyelesaian konflik pertanahan di kawasan Pintu Air Sungai Asam.

“Perencanaan teknis sudah disusun dengan baik sejak 2016. Namun, persoalan pembebasan lahan masih menjadi kendala utama. Kami berharap ini segera diselesaikan agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak banjir,” tegasnya. (one)