Gubernur Al Haris Dorong Transformasi Layanan Dasar untuk Rakyat

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan program-program strategis seperti Posyandu, makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa (Kopdes).

Hal ini disampaikan Gubernur Al Haris usai melantik Pengurus Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Jambi Masa Bakti 2025–2030 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa Posyandu kini kembali menjadi perhatian utama pemerintah, dengan peran yang lebih terstruktur dan spesifik.

“Selama ini Posyandu kerap diidentikkan dengan kegiatan seremonial atau penilaian lomba. Padahal, esensi utamanya adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pencegahan stunting,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting, pemerintah telah meluncurkan program makanan bergizi gratis, meskipun diakui implementasinya belum merata.

Identifikasi anak-anak kurang gizi, terutama di sekolah, disebut sebagai aspek penting untuk mendukung keberhasilan program ini.

Lebih lanjut, Gubernur juga memaparkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh jenjang pendidikan.

“Pembangunan akan dimulai secara bertahap. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial akan mendirikan sekolah di tiap kabupaten dan beberapa titik di tingkat provinsi,” tambahnya.

Di sektor ekonomi, pemerintah berencana membangun 80.000 Koperasi Desa untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Setiap koperasi akan didukung dengan pembiayaan hingga lima miliar rupiah.

“Dengan integrasi antara Posyandu, pendidikan, dan ekonomi desa melalui Kopdes, kita berharap dapat menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” pungkas Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesti Haris, menekankan bahwa keberhasilan Posyandu menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. (one)